Lebih jauh Gubernur menyebutkan, Aceh merupakan provinsi dengan jumlah muslim terbanyak di Indonesia. Hal ini membuka peluang yang sangat besar bagi Aceh untuk menggali potensi wakaf dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin. “Karena itu, saya menyambut gembira terobosan Baitul Mal Aceh yang menggulirkan isu pengelolaan wakaf sebagai tema sentral rapat kerja tahun ini. Apalagi secara legal formal, Pasal 191 UU No 11 Tahun 2006 telah memberikan peluang untuk Aceh dalam rangka pengelolaan wakaf yang secara khusus diamanahkan kepada Baitul Mal se-Aceh. Saya berharap seluruh Baitul Mal di Aceh dapat melaksanakan tuntutan perundang-undangan ini dengan sebaik-baiknya,” jelas Gubernur.
Gubernur juga menerangkan, program pengelolaan wakaf secara produktif merupakan program yang responsif. Karena itu, Gubernur mengajak Baitul Mal se-Aceh untuk pro aktif meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Aceh. Tidak hanya berkisar pada wakaf tanah dan bangunan, tetapi juga berkembang pada wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan bermotor, hak kekayaan intelektual (HaKI), dan berbagai potensi wakaf produktif lainnya.
“Terobosan penggalakan wakaf semacam ini patut didukung semua masyarakat. Wakaf yang terhimpun nantinya dapat didayagunakan pada aktivitas ekonomi produktif dan investasi yang menguntungkan,” kata Gubernur Aceh.
Rapat Kerja Baitul Mal se-Aceh ini merupakan agenda tahunan Baitul Mal Aceh, mengingat pengelolaan wakaf merupakan tanggung jawab Baitul Mal, maka Raker kali ini difokuskan untuk mengkaji isu-isu strategis terkait upaya optimalisasi pengelolaan wakaf di Aceh. Apalagi mengingat potensi wakaf di Aceh yang sangat besar dan belum didayagunakan secara optimal.
Raker kali ini tidak hanya dihadiri oleh unsur Baitul Mal Kabupaten/Kota se-Aceh, juga mengundang pihak-pihak terkait lainnya seperti perwakilan Kementrian Agama Kabupaten/Kota. Sehingga diharapkan melalui Raker ini akan terjalin koordinasi yang sinergis dalam rangka optimalisasi pendayagunaan harta wakaf di Aceh.
Kegiatan Raker kali ini berlangsung selama 3 hari dengan menghadirkan pemateri :
- Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, H Mustafa Edwin Nasution, PhD yang akan memaparkan tentang Pengelolaan Wakaf dalam Ketentuan Perundang-undangan.
- Kakanwil Aceh Kementrian Agama RI, Drs H Ibnu Sa’dan MPd yang akan menyampaikan tentang Sinergisitas Pengelolaan Wakaf di Aceh.
- Ketua Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh, Prof Dr Alyasa’ Abu Bakar MA, yang akan menjelaskan tentang Wakaf Kontemporer
- Kepala Baitul Mal Aceh, Dr H Armiadi Musa MA yang akan menjelaskan Gambaran Kondisi Wakaf di Aceh.(*)
0 komentar:
Posting Komentar